YOGYAKARTA – Bupati Kudus HM Hartopo diundang secara khusus oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, untuk memaparkan bagaimana penanganan Covid-19 di Kudus di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (6/10/2021).
Hartopo menjelaskan, awal mula badai Covid-19 menyerang Kudus, yakni usai libur lebaran. Ini dikarenakan banyak masyarakat Kudus yang pulang kampung dan bersilaturahmi dengan keluarga maupun saudara. Namun, masyarakat abai menerapkan protokol kesehatan.
“Awalnya dari situ. Banyak yang abai, padahal protokol kesehatan harus diterapkan disiplin. Maka, inilah yang jadi pemicu,” ungkap bupati.
Dijelaskan, saat Kudus didera badai Covid-19 pada pertengahan Juni 2021 lalu, penanganan secara masif dan terkoordinir dilakukan. Seperti, membawa pasien Covid-19 ke isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Tak hanya itu, pihaknya mengintruksikan pemerintah desa untuk menyiapkan isolasi terpusat di tingkat desa.
“Kita wajibkan agar desa punya tempat isolasi terpusat. Ini agar warga dapat ditangani secara cepat. Isolasi desa juga dilengkapi tenaga kesehatan dan petugas yang cakap,” paparnya.
Tak hanya itu, lanjut bupati, penerapan program Jogo Tonggo dari Gubernur Jawa Tengah dinilai optimal. Pasalnya, warga terpapar Covid-19 dapat langsung dipantau oleh RW maupun RT. Sehingga, penanganan warga dapat dilakukan secara efektif. Bahkan, untuk menyuplai pasokan makanan ke warga yang isolasi pun dapat dilakukan.
“Maka, sekali lagi, dari hulu atau tingkat paling bawah kita bisa mengatasi pandemi ini. Perlahan tapi pasti, kasus Covid-19 di Kudus menurun,” jelasnya.
Hartopo menegaskan, kesuksesan penanganan Covid-19 di Kudus tak lepas dari kerja keras, sinergitas, dan kekompakan seluruh elemen. Mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat RT. Hingga pada akhirnya, Kudus mampu melewati masa darurat Covid-19.
“Ini semua tak lepas dari sinergi dan kekompakan semua elemen. Baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Forkopimda Kudus, dan khususnya tingkat desa bahkan RT,” tutur Hartopo.
Terkait kembali naiknya PPKM Kabupaten Kudus ke level 3, Hartopo menjelaskan, hal itu disebabkan karena target capaian vaksinasi lansia di Kudus belum tercapai. Maka itu, dengan kesempatan ini, pihaknya meminta agar jumlah vaksin di Kudus dapat ditambah.
“Selain karena permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) lansia, ini karena jumlah vaksin terbatas. Pada dasarnya, masyarakat sudah sadar bahwa vaksin bermanfaat,” pungkasnya.
Tenaga Ahli KSP RI Heri Saktiyanto mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menangani pandemi. Tim KSP mengambil banyak pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Menurutnya, hal ini bisa dijadikan contoh bagi daerah lain.
“Perjuangan Kudus luar biasa. Menangani kasus Covid-19 dari titik paling kecil, yakni RT atau hulu. Dapat kita ambil pelajaran dan mudah-mudahan bisa dicontoh daerah lain,” katanya. (*/cr1)
Sumber: jatengprov.go.id
