PEKANBARU – Walikota Pekanbaru Firdaus melaporkan berbagai permasalahan yang terungkap saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada bulan lalu. Permasalahan itu telah dilaporkan ke Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dalam rapat koordinasi (rakor) penyaluran beras PPKM di Gedung Daerah, Senin (19/7).
“Saya sudah melaporkan permasalahan-permasalahan didapati selama PPKM Mikro kepada Gubernur. Saya melaporkan evaluasi PPKM itu dalam rapat Senin lalu,” kata Walikota Pekanbaru Firdaus, Rabu (21/7).
Permasalahan PPKM Mikro yang pertama adalah terbatasnya alat tes swab antigen. Kemudian, data alamat (domisili) warga terkonfirmasi atau positif Covid-19 banyak yang tidak sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
Selanjutnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap risiko penularan Covid-19 (lemahnya penerapan 5M). Regulasi yang ada, Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Covid-19, belum maksimal dalam penegakan hukum.
“Permasalahan terakhir, keterbatasan tenaga kesehatan (nakes),” ucap Firdaus. (*/cr1)
Sumber: aceh.siberindo.co
